Dewanggaumroh.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai menyusun berbagai langkah strategis sebagai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M. Berbekal hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026, pemerintah menyiapkan empat fokus utama yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan jamaah, memperkuat tata kelola penyelenggaraan, mengembangkan ekosistem ekonomi haji, serta membangun sistem pengawasan yang lebih modern berbasis digital.

Keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang digelar di Jakarta. Dalam penutupan Rakernas, Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho, menyampaikan bahwa berbagai rekomendasi yang dihasilkan merupakan hasil pembahasan bersama seluruh peserta setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji tahun ini.

Menurut Teguh, setiap peserta Rakernas telah mengidentifikasi berbagai tantangan di lapangan sekaligus merumuskan solusi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji pada musim berikutnya.

Sebelum memasuki pembahasan rekomendasi, seluruh peserta juga mengikuti kegiatan retret yang dipandu oleh instruktur dari TNI dan Polri. Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kedisiplinan, loyalitas, serta profesionalisme aparatur di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah.

1. Pelayanan Jamaah Akan Lebih Ramah bagi Lansia dan Disabilitas

Fokus pertama diarahkan pada peningkatan kualitas layanan jamaah, terutama bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Kemenhaj berencana melakukan standardisasi fasilitas hotel di Arab Saudi agar kualitas layanan lebih merata. Selain itu, program tanazul akan terus dioptimalkan sebagai upaya mengurangi kepadatan jamaah di kawasan Mina saat puncak ibadah haji.

Di sektor konsumsi, pemerintah juga mendorong penggunaan bahan pangan asal Indonesia serta memastikan ketersediaan makanan siap saji (ready to eat) selama fase Armuzna.

Tidak hanya itu, sistem transportasi udara maupun darat akan disesuaikan agar lebih nyaman bagi jamaah berkebutuhan khusus. Pemeriksaan kesehatan atau istitaah juga direncanakan dilakukan lebih awal melalui kerja sama lintas instansi agar kondisi kesehatan jamaah dapat dipastikan sejak sebelum keberangkatan.

2. Tata Kelola KBIHU Diperkuat, Manasik Haji Menjadi Delapan Kali

Pada bidang pembinaan jamaah, Kemenhaj akan memperbarui kurikulum manasik haji agar tidak hanya membahas tata cara ibadah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai aspek operasional selama berada di Tanah Suci.

Frekuensi manasik yang sebelumnya lebih sedikit juga akan ditingkatkan menjadi delapan kali pertemuan sehingga calon jamaah memiliki bekal yang lebih matang sebelum berangkat.

Selain itu, pemerintah akan memperketat tata kelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), memperkuat sistem validasi data badal haji secara real time, serta menyinergikan proses rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Dalam rekomendasi tersebut juga direncanakan pembentukan Daerah Kerja (Daker) Armuzna untuk memperkuat koordinasi pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

3. Ekonomi Haji Didorong Lebih Produktif melalui UMKM

Selain meningkatkan pelayanan, Kemenhaj juga ingin menjadikan penyelenggaraan haji sebagai penggerak ekonomi nasional.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas pemanfaatan produk-produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia di Arab Saudi.

Pemerintah juga akan mengembangkan platform digital yang dapat membuka peluang lebih besar bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, potensi penerbangan kosong (empty flight) dari Arab Saudi akan dimanfaatkan untuk mendukung distribusi produk Indonesia.

Optimalisasi fungsi asrama haji juga menjadi bagian dari strategi pemerintah guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi haji secara berkelanjutan.

4. Pengawasan Haji Berbasis Digital Akan Diperkuat

Strategi terakhir difokuskan pada penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan haji melalui pendekatan berbasis risiko (risk-based supervision).

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenhaj akan membangun Integrated Haji Control System serta Command Center Operasional Haji sebagai pusat kendali yang memanfaatkan data secara terintegrasi.

Selain memperkuat sistem pengawasan internal, pemerintah juga akan meningkatkan pengawasan terhadap penyedia layanan di Arab Saudi melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dan Key Performance Indicator (KPI) dalam setiap kontrak kerja.

Tak hanya itu, regulasi mengenai pengelolaan dam jamaah juga akan disempurnakan agar pelaksanaannya semakin tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Teguh Dwi Nugroho menegaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut merupakan tindak lanjut dari tema Rakernas tahun ini, yaitu "Berbenah Tanpa Henti Menghadirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional, dan Adaptif."

Ia berharap seluruh hasil evaluasi tersebut dapat segera diterjemahkan menjadi kebijakan dan pedoman teknis sehingga penyelenggaraan Haji 2027 mampu memberikan pelayanan yang lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah Indonesia.