Dewanggaumroh.com - Pemerintah Arab Saudi berencana mengurangi kuota haji Indonesia hingga 50 persen pada pelaksanaan haji 2026 karena adanya berbagai masalah dan persoalan yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun ini (2025).

Hal ini disampaikan oleh Mochammad Irfan Yusuf, selaku Kepala BP Haji pada hari Rabu (11/6/2025).

Irfan mengatakan bahwa pihaknya sedang melakukan negosiasi dengan mengadakan pertemuan bersama Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah.

Di pertemuan tersebut ada beberapa yang menjadi perhatian Arab Saudi dalam pelaksanaan ibadah haji Indonesia tahun ini. Mulai dari akurasi data jamaah haji, hingga soal kesehatan jamaah haji.

Pemerintah Arab Saudi mendorong pembentukan task force bersama Indonesia untuk mempersiapkan haji 2026.

Salah satunya memastikan akurasi data jamaah haji, terutama terkait aspek kesehatan (istita'ah), penerbangan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Pihak Arab Saudi sangat menyoroti kurangnya transparansi data kesehatan jamaah haji. Bahkan pihak Arab saudi juga memberikan kritik keras kepada Indonesia akibat adanya jamaah haji yang meninggal saat masih di pesawat.

Selain itu kata Irfan, Arab Saudi akan menerapkan sejumlah kebijakan baru, di antaranya pembatasan jumlah syarikah (penyelenggara layanan haji) maksimal dua perusahaan, pengetatan standar kesehatan jamaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per orang.

Dari hasil diskusi di Kementerian Haji (Saudi), dinyatakan karena tahun depan pengelolaan haji Indonesia itu tidak lagi di Kementerian Agama, dan Presiden (Prabowo) membentuk badan setingkat Kementerian Haji, maka pemerintah Arab Saudi dalam hal ini Kementerian Haji dan Umroh menyatakan ini ada harapan dengan manajemen baru sehingga pemotongan kuota haji sebesar 50% tidak kami (Arab Saudi) kembangkan.

Foto : Antara/AndikaWahyu